Menteri PUPR: Kuota FLPP Untuk Tahun 2025 Akan Disesuaikan Dengan Program Yang Ditetapkan Oleh Presiden Terpilih

 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa kuota rumah subsidi dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto. 

"Saya tidak ingat angka pastinya, tetapi kuota tersebut pasti akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat program yang diusulkan oleh Pak Prabowo adalah pembangunan 3 juta rumah. Oleh karena itu, kami akan menyesuaikan kuota tersebut, yang tentunya akan lebih besar," ujar Menteri PUPR setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta pada hari Rabu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah telah habis. 

"Kami telah melaporkan bahwa kuota tersebut sudah tidak tersedia, dan kami meminta tambahan kuota untuk FLPP," kata Basuki.

Sehubungan dengan hal itu, Basuki menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengajukan permohonan tambahan kuota rumah subsidi melalui skema FLPP kepada Kementerian Keuangan.

"Saat ini, kami sedang meminta tambahan di Kementerian Keuangan. Jika target sebelumnya habis, itu berarti pencapaian yang baik, bukan? Karena BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara) berada di bawah Kementerian Keuangan, bukan DIPA PUPR," ujarnya.

Meskipun demikian, Basuki tidak mengungkapkan jumlah kuota yang diajukan oleh Kementerian PUPR untuk program tersebut pada tahun 2025. Namun, ia menyatakan bahwa kuota untuk tahun mendatang akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024.

Ia juga optimis bahwa Kementerian Keuangan akan terus mengalokasikan anggaran untuk program ini di masa depan.

"Sama halnya dengan tahun depan, alokasi dana akan dilakukan oleh Menteri Keuangan," tambah Basuki.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan anggaran bantuan untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun untuk tahun 2024, yang ditujukan bagi 166.000 unit rumah.

Melalui Kementerian PUPR, pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp0,68 triliun untuk 166.000 unit Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta dana untuk peserta tabungan perumahan rakyat dalam Pembiayaan Tapera sebesar Rp0,83 triliun untuk 7.251 unit rumah.

"Namun, berdasarkan hasil Rapat Internal pada 27 Oktober 2023, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kebutuhan dana FLPP di tahun 2024 menjadi 220.000 unit," ungkap Menteri PUPR di Jakarta, Rabu (28/2).

Pada tahun 2023, pemerintah telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp26,3 triliun untuk 229.000 unit rumah, Rp895 miliar untuk penyaluran 220.000 unit SBUM, Rp52 miliar untuk pembayaran 13.993 unit Bantuan Biaya Administrasi, dan Rp1,09 triliun untuk peserta Tapera dalam penyaluran 7.020 unit pembiayaan Tapera.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah mencanangkan pembangunan sebanyak 3 juta rumah, dengan rincian 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di daerah pesisir.

Tag: Basuki Hadimuljono FLPP Menteri PUPR SBUM Tapera