Peneliti Senior Indef, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa pengurangan anggaran infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dapat berdampak pada kinerja sektor swasta, terutama terkait dengan proyek-proyek infrastruktur besar. “Sedangkan untuk sektor menengah-kecil, saya berpendapat bahwa dengan jenis infrastruktur yang akan dipilih, yang tetap mengikuti skala prioritas, dampaknya tampak relatif kecil. Hanya proyek-proyek besar yang mungkin akan mengalami sedikit gangguan,” ungkap Tauhid Ahmad dalam acara Investor Market Today IDTV, pada Senin (2/9/2024). Menurut Tauhid, proyek infrastruktur besar sering kali memanfaatkan dana penjaminan yang disediakan oleh pemerintah. Namun, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang hanya bekerja sama dengan pemerintah daerah, skema penjaminan yang diterapkan masih serupa dengan yang sebelumnya, sementara dampaknya terhadap perekonomian cenderung bersifat jangka pendek. Di masa mendatang, khususnya pada tahun 2026 dan seterusnya, saya percaya bahwa infrastruktur akan tetap menjadi fokus utama dan dipertimbangkan dengan serius, ungkapnya. Tauhid menambahkan bahwa perubahan prioritas dalam RAPBN 2025 diperkirakan akan mempengaruhi dinamika persaingan di sektor infrastruktur Indonesia. Dengan adanya penurunan permintaan, jumlah proyek yang tersedia akan berkurang, sehingga perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sektor ini akan semakin bersaing ketat. “Perusahaan-perusahaan akan berusaha menunjukkan keunggulan masing-masing, baik dari segi kinerja, aspek finansial, maupun karakteristik infrastruktur yang mereka bangun, serta faktor-faktor lainnya,” jelasnya. Persaingan di sektor infrastruktur tidak hanya melibatkan perusahaan-perusahaan domestik, tetapi juga perusahaan-perusahaan global yang berpotensi berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa peta persaingan dalam industri konstruksi akan semakin kompetitif. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2025 sebesar Rp 400,3 triliun, yang lebih rendah dibandingkan alokasi tahun lalu yang mencapai Rp 422,7 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk berbagai proyek infrastruktur, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, pangan, energi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
404