Menteri Dalam Negeri Mendorong Para Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Program Vaksinasi Polio

Mendagri mendorong kepala daerah untuk menggenjot vaksinasi polio dan mengimbau Pemda agar memastikan data masyarakat yang terjangkit polio. Pesan tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penanggulangan KLB Polio di Jakarta.

Menkes Budi Gunadi Sadikin juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mendagri menilai vaksinasi polio lebih mudah dilakukan daripada vaksinasi Covid-19 karena vaksinnya sudah ada. Oleh karena itu, keseriusan Pemda dalam gerakan vaksinasi polio sangat diperlukan. Pemerintah menargetkan tingkat vaksinasi mencapai 95 persen untuk menghentikan penyebaran polio.

Ini adalah tanggung jawab kita terhadap generasi muda Indonesia, kepada Tuhan, kita sebagai pemegang amanah saat ini, kita harus melindungi," jelasnya.

Mendagri menyarankan kepala daerah untuk membentuk tim yang akan menangani vaksinasi tersebut. Selain menggunakan anggaran reguler Dinas Kesehatan masing-masing, Pemda juga dapat menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) jika diperlukan. "Saya akan mengeluarkan surat edaran dan ada Dirjen Kedua di sini, tolong buatkan surat edaran untuk menggunakan BTT, sudah ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Plt. Sekjen kemarin, saya minta tambahkan surat edaran yang saya tanda tangani," tandasnya.

Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin juga menyampaikan pesan yang serupa. Dia meminta kepala daerah untuk membantu mempercepat vaksinasi polio, terutama di wilayah Papua yang menjadi salah satu daerah prioritas. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi polio di wilayah Papua masih rendah dan perlu ditingkatkan.

"Penyakit ini memiliki dampak permanen dan mengerikan bagi anak-anak kita, jadi tolong bantu percepatan vaksinasi karena ini akan menyelamatkan anak-anak kita," ujarnya.

Dia juga mengimbau kepala daerah untuk mendorong Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masing-masing untuk membantu dalam vaksinasi. Terkait biaya operasional, Pemda dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Sedangkan untuk vaksinnya, akan disediakan oleh Kementerian Kesehatan.

Tag: Menkes Menteri Dalam Negeri Polio Vaksinasi